BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Kehidupan bangsa dari waktu ke waktu mengalami
perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan hidup baik
perubahan idiologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Untuk mengikuti perubahan dan perkembangan
kehidupan masyarakat yang layak diperlukan pengetahuan, informasi dan
pendidikan serta keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat bagi
individu, keluarga, kelompok dan masyarakat luas pada umumnya.
Kontribusi
pendidikan Nonformal dan Informal dalam mendukung program pengentasan buta
aksara melalaui Kegiatan Keaksaraan Fungsional Dasar. Program Pendidikan Anak
Usia Dini, Program kesetaraan, Lembaga Pelatihan dan Kursus serta Pendidikan
Kecakapan Hidup yang diselenggarakan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM) maupun lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dan
Informal di kecamatan dan sebagai wadah
proses pembelajaran. Adanya dana yang
diberikan oleh pemerintah melalui Dana Block Grant, agar pelaksanaan program
berjalan sesuai dengan rencana, maka diperlukan pengawasan untuk mengendalikan
mutu, yang di awali dengan pemantauan, supervisi, evaluasi bimbingan dan
pembinaan pada suatu pendidikan.
Salah satu langkah untuk mewujudkan hal tersebut
diatas maka yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk membina dan mengarahkan
masyarakat dibidang pendidikan nonformal informal salah satunya yaitu Penilik
sebagai pengendali mutu dan evaluasi dampak program Pendidikan Anak Usia Dini
Nonformal Informal (PAUD NI). Melalui
pemantauan dan penilaian yang dilaksanakan oleh penilik terhadap
penyelenggaraan satuan pendidikan non formal diharapkan dapat meningkatkan
pengetahuan dan tercapainya tujuan pendidikan nasional khususnya penyelenggaraan program Pendidikan Non Formal.
Dari hasil pemantauan dan penilaian perlu
dibuatkan laporan kepada pihak yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab
terhadap kelancaran dan tindak lanjut program dengan tujuan agar pihak yang
menerima laporan memperoleh informasi mengenai kegiatan dan pelaksanaan program, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan
pertimbangan untuk perbaikan program selanjutnya.
B. Landasan / Dasar Hukum
Dasar dari Pengawasan Penyelenggara program
Pendidikan Nonformal dan Informal melalui Dana APBN, APBD dan Swadaya
Masyarakat adalah :
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional
- PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar
Pendidikan Nasional
- Permenpan-RB No. 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional
Penilik dan Angka Kredit
- Permendiknas No. 14 tahun 2007
tentang standar Isi Pendidikan
Kesetaraan paket A, B, C
- Permendiknas No. 20 Tahun 2007
tentang Standar Kelulusan Pendidikan Nonformal Paket A, B, C
- Permendiknas No. 3 Tahun 2008 tentang
Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C
- Permendiknas No. 43 Tahun 2009
tentang Standar Tenaga Administrasi Pendidikan Nonformal
- Permendiknas No. 44 Tahun 2009
tentang Standar Pengelola Pendidikan Nonformal
- Peraturan Gubernur Prov. DKI Jakarta
No. 134 tahun 2009 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi
DKI Jakarta
- Juknis Penyelenggara Pendidikan
Nonformal dan Informal Tahun 2010
11. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan
Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/II/PB Tahun 2011 dan
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik dan
Angka Kreditnya.
12.
Permenpan RB
no 14 tahun 2010 tentang Jabatan fungsional penilik dan angka kreditnya.
13.
Peraturan bersama Mendiknas dan BKN nomor
02/III/PB/2011 dan Nomor 72
Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik dan Angka
kreditnya.
14.
Peraturan Mendikbud RI no 38 Tahun 2013 tentang
juknis Jabatan Fungsional Penilik dan Angka kreditnya.
C. Visi,
Misi, Dan Strategi Penilikan
1. Visi
Terwujudnya
sistem Penilikan yang mampu mendorong praktisi dan lembaga Pendidikan Non
Formal menyelenggarakan dan mengelola program
dengan efektif dan efisien sehingga dapat membantu mewujudkan pemerataan pendidikan
yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Misi
a.
Meningkatkan
efektivitas pelaksanaan penilikan yang berorientasi
akuntabilitas, obyektivitas,
mandiri, dan kompetitif.
b.
Mendorong
terwujudnya akuntabilitas kerja
di lembaga Pendidikan Non Formal (PNF)
yang efektif dan efisien.
c.
Meningkatkan profesionalisme kerja penilik
d.
Meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga PAUD NI.
e.
Melakukan koordinasi fungsi penilikan yang dilakukan lintas sektoral.
f.
Menegakkan
etika dan moral, pengelola dan
penyelenggara Pendidkan Non Formal (PNF).
3. Strategi
Kepenilikan.
Strategi
kepenilikan dengan teknik individual
dan teknik kelompok.
Teknik individual antara lain berupa :
1)
kunjungan dan observasi Lembaga
2)
individual
conference
3)
kunjungan
antar Pamong, Tutor dan Nara sumber
4)
Evaluasi
diri lembaga
Teknik
kelompok antara lain
1)
rapat staf l
embaga penyelenggara PNF
2)
orientasi
Pamong, Tutor dan Nara Sumber baru
3)
demonstrasi
mengajar
4)
lokakarya
5)
diskusi
panel
6)
in house training
D. Tujuan
Tujuan
disusunnya Laporan Tahunan Penilikan ini adalah :
a. Tujuan Umum
:
1) Memberikan gambaran umum tentang kegiatan yang
telah dilaksanakan oleh penyelenggara Pendidikan Non Formal (PNF) yang terdapat
di 8 (delapan ) kecamatan
yang ada di Jakarta Barat pada tahun 2013.
2)
Untuk
mengetahui secara langsung informasi mengenai data, potensi dan kebutuhan dalam
pengelolaan Pendidikan Non Formal (PNF).
3)
Untuk
mengetahui sasaran program yang tepat dilaksanakan.
4)
Sebagai
acuan atau dasar rekomendasi bagi pihak
berwenang untuk menentukan kegiatan/program yang sesuai dengan potensi
dan kebutuhan masyarakat dalam hal Pendidikan Non Formal.
5)
Terserapnya
potensi yang ada di masyarakat yang
dapat dikembangkan dalam program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan
Informal (PAUD NI).
6)
Sebagai
pedoman dan acuan bahan evaluasi bagi penyelenggara / pengelola juga bagi
penilik dalam melaksanakan tugas di lapangan.
7)
Untuk
mengetahui keberhasilan, hambatan dan kegagalan dalam pelaksanaan program PNFI
selama satu tahun.
b. Tujuan Khusus
:
1)
Sebagai
bahan dokumentasi yang bermanfaat di kemudian hari dan dapat dijadikan
kebijakan untuk tahun mendatang.
2)
Sebagai
bahan masukan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kotamadya Jakarta Barat serta Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam
rangka perencanaan, pelaksanaan, pendanaan dan penilaian program pendidikan non
formal berikutnya.
3) Memudahkan pengawasan dan evaluasi, baik terhadap
kegiatan maupun hasil lembaga yang akan diharapkan selama 1 tahun berikutnya.
4)
Sebagai
masukan bagi dinas terkait dalam menyusun rencana kegiatan untuk mencapai tujuan dalam program tahun
berikutnya.
5)
Sebagai
bahan evaluasi dan tindak lanjut bagi pembinaan penyelenggaraan pendidikan non
formal yang ada di wilayah Jakarta Barat.
6)
Sebagai
masukan untuk perbaikan program tahun berikutnya.
E. Sasaran
Sasaran kegiatan penilikan Pendidikan Non Formal (PNF) adalah lembaga atau
penyelenggara program PNF yang meliputi
:
1)
Program
Kesetaraan dan Keaksaraan yang diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM)
2)
Program
Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh PAUD Non Formal, meliputi
Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB) dan Satuan PAUD Sejenis
(SPS).
3)
Pendidikan
Kecakapan Hidup, Keterampilan Kerja dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh
Lembaga Pelatihan dan Kursus.
BAB II
PELAKSANAAN PROGRAM PENILIKAN
Program penilikan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) yang dilaksanakan
di 8 (delapan) kecamatan di wilayah Jakarta Barat dilakukan oleh 10 orang
penilik, sebagai berikut :
NO
|
KECAMATAN
|
NAMA PENILIK
|
KETERANGAN
|
1
|
Grogol
Petamburan
|
- Laurentia Maria S. S.Sos.
|
Penilik PNFI
|
2
|
Palmerah
|
- Poibe Simorangkir, SE.
|
Penilik PNFI
|
3
|
Cengkareng
|
- Juhrin, S.Pd, MM
|
Penilik PAUD
|
- Dra.
Yanti Irianti,MM
|
Penilik PAUD
|
4
|
Kalideres
|
- Ritamala Marbun, S.Pd.
|
Penilik PNFI
|
- Ma’sumah, S.Pd. M.Si.
|
Penilik
Kesetaraan
|
5
|
Tambora
|
- Drs. Halim, M.Pd.
|
Penilik
Kesetaraan
|
6
|
Tamansari
|
- Dr. Haerudin, MM.
|
Penilik PNFI
|
7
|
Kebon Jeruk
|
- Setyarno, S.Sos, MM
|
Penilik PNFI
|
8
|
Kembangan
|
- Dra. Susilowati, MM
|
Penilik PNFI
|
Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi program
Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) yang mencakup sasaran
program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Kegiatan Kesetaraan, Keaksaraan, dan Program Pelatihan
/ Kursus yang dilaksanakan di
8 (delapan) kecamatan di wilayah Jakarta Barat mencakup
beberapa langkah kegiatan, dimulai dari perencanaan, pemantauan,
pembinaan dan evaluasi.
Teknik yang dilakukan menggunakan metoda
partisipatif melalui wawancara dan isian instrumen yang diawali dengan
identifikasi data identitas lembaga PAUD NI dan komponen-komponen penunjang
proses pembelajaran sebagai data sasaran program.
Kegiatan penilikan dilaksanakan sesuai dengan program induk penilikan yang telah disusun sebelumnya, yaitu melalui
tahapan sebagai berikut :
A. Perencanaan Program Pengendalian Mutu
Program
pengendalian mutu dituangkan dalam
-
Rencana
Kerja Tahunan
-
Rencana
Triwulan
B. Melaksanakan Pemantauan
Pemantauan
dilaksanakan melalui supervisi manajerial dan supervisi akademik dengan sasaran
pada pengelola dan tenaga pendidik lembaga penyelenggara Pendidikan Non Formal,
baik mengenai kelembagaan maupun pelaksanaan programnya sehingga diperoleh data
yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan pembinaan. Proses
pelaksanaan pemantauan dilakukan melalui tahap
:
1. Perencanaan
Yaitu proses
merancang/menyusun perencanaan program pemantauan sesuai dengan sasaran, meliputi
persiapan penyediaan kelengkapan instrument pemantauan, dan pembuatan jadwal
pelaksanaan pemantauan.
2. Pengorganisasian
Sebelum kegiatan pemantauan
ke lapangan dilaksanakan, terlebih dahulu diadakan pertemuan dengan pengelola satuan lembaga Pendidikan Non Formal (PNF) dalam rangka mensosialisasikan rencana kegiatan pemantauan dan evaluasi program. Selanjutnya Jadwal pelaksanaan Pemantauan yang telah dibuat disampaikan kepada pengelola
3. Pelaksanaan
Pelaksanaan pemantauan di masing-masing kecamatan dilaksanakan mulai
bulan Januarii s.d. Desember
2013, substansi pemantauan
adalah supervisi manajerial
yaitu Standar pengelolaan, dengan
sasaran pengelola lembaga satuan PAUD NI. Hasil pemantauan dianalisa dan didapatkan data sasaran dari
masing-masing pengelola satuan PAUD
NI, Data yang diperoleh dari hasil pemantauan kemudian
dituangkan dalam bentuk tabulasi
data.
C. Melaksanakan Pembinaan
Pembinaan
diberikan secara individu maupun kelompok kepada :
1.
Tenaga Pendidik (Pendidik PAUD, Tutor, dan Nara Sumber Teknis), meliputi :
-
Penyusunan
Perencanaan Mengajar
-
Metode
dan strategi pembelajaran
-
Teknik
penilaian / Evaluasi pembelajaran
F.
Tenaga
Kependidikan (Pengelola/Penyelenggara) mengenai manajemen pendidikan non
formal, mengacu pada pemenuhan 8 (delapan) standar pendidikan nasional
D. Melaksanakan Penilaian
Penilaian
dilakukan dalam rangka mengetahui perkembangan pelaksanaan program PNF yang ada
di wilayah binaan masing-masing, melalui tahapan
1.
Membuat
instrumen penilaian / Evaluasi
-
Kinerja
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
-
Kinerja
satuan pendidikan non formal
1.
Melaksanakan
Penilaian / Evaluasi
-
Kinerja
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
-
Kinerja
satuan pendidikan non formal
-
Dampak
pelaksanaan program
E. Membuat Laporan Hasil Penilikan
Laporan
hasil penilikan merupakan laporan pelaksanaan kegiatan penilik PNF tentang keberhasilan pelaksanaan program, hambatan pelaksanaan program
selama setahun.
BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENILIKAN PROGRAM PAUDNI
A.
DATA LEMBAGA PAUDNI DI JAKARTA BARAT
1.
Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
a.
Kecamatan Grogol Petamburan
b.
Kecamatan Palmerah
c.
Kecamatan cengkareng
d.
Kecamatan Kalideres
e.
Kecamatan Kebon Jeruk
f.
Kecamatan Kembangan
g.
Kecamatan Tambora
h.
Kecamatan Tamansari
2.
KESETARAAN DAN KEAKSARAAN
a.
Kecamatan Grogol Petamburan
b.
Kecamatan Palmerah
c.
Kecamatan Cengkareng
d.
Kecamatan Kalideres
PESERTA UNPK PERIODE 1
PESERTA UNPK PERIODE 2
e.
Kecamatan Kebon Jeruk
f.
Kecamatan Kembangan
g.
Kecamatan Tambora
Gelombang 1
Gelombang II
h.
Kecamatan Tamansari
3.
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
a.
Kecamatan Grogol Petamburan
b. Kecamatan
Palmerah
c. Kecamatan
Tambora
d.
Kecamatan Tamansari
B.
Rekap Data Lembaga PAUDNI Jakarta Barat
1. Data Lembaga PAUD Non Formal di wilayah Jakarta Barat pada tahun 2013
NO
|
KECAMATAN
|
JUMLAH
PAUD
|
JML
|
TPA
|
KB
|
SPS
|
|
1
|
Grogol
Petamburan
|
-
|
10
|
23
|
33
|
2
|
Palmerah
|
1
|
9
|
25
|
35
|
3
|
Cengkareng
|
-
|
34
|
73
|
107
|
4
|
Kalideres
|
-
|
|
86
|
86
|
5
|
Tambora
|
-
|
-
|
35
|
35
|
6
|
Tamansari
|
-
|
-
|
22
|
22
|
7
|
Kebon
Jeruk
|
3
|
27
|
15
|
45
|
8
|
Kembangan
|
-
|
17
|
22
|
39
|
JUMLAH
|
4
|
97
|
301
|
402
|
2. Pendidikan Kesetaraan
a. Data PKBM di wilayah Jakarta Barat pada tahun
2013
NO
|
KECAMATAN
|
JUMLAH
PKBM
|
JML
|
PEMBIAYAAN
|
AKTIF
|
TIDAK
AKTIF
|
APBN
|
APBD
|
Swadaya
|
1
|
Grogol
Petamburan
|
6
|
1
|
7
|
v
|
v
|
v
|
2
|
Palmerah
|
6
|
-
|
6
|
v
|
v
|
v
|
3
|
Cengkareng
|
13
|
1
|
14
|
v
|
v
|
v
|
4
|
Kalideres
|
11
|
4
|
15
|
v
|
v
|
v
|
5
|
Tambora
|
6
|
-
|
6
|
v
|
v
|
v
|
6
|
Tamansari
|
4
|
-
|
4
|
v
|
v
|
v
|
7
|
Kebon
Jeruk
|
14
|
3
|
17
|
v
|
v
|
v
|
8
|
Kembangan
|
10
|
1
|
11
|
v
|
v
|
v
|
JUMLAH
|
70
|
10
|
80
|
|
|
|
b. Data Kualifikasi Pendidikan Tutor PKBM
NO
|
KECAMATAN
|
KUALIFIKASI PENDIDIKAN
TUTOR
|
JML
|
SLA
|
D1
|
D2
|
D3
|
S1
|
S2
|
1
|
Grogol
Petamburan
|
|
|
|
|
31
|
3
|
34
|
2
|
Palmerah
|
-
|
-
|
-
|
4
|
34
|
-
|
38
|
3
|
Cengkareng
|
|
|
|
10
|
78
|
19
|
107
|
4
|
Kalideres
|
|
|
|
5
|
86
|
2
|
93
|
5
|
Kebon Jeruk
|
1
|
-
|
-
|
24
|
64
|
|
89
|
6
|
Kembangan
|
|
|
|
|
43
|
14
|
57
|
7
|
Tamansari
|
|
|
|
3
|
23
|
-
|
26
|
8
|
Tambora
|
-
|
-
|
-
|
-
|
30
|
2
|
32
|
JUMLAH
|
1
|
-
|
|
46
|
389
|
40
|
476
|
c. Jumlah
Warga Belajar dan Sumber Dana
NO
|
KECAMATAN
|
PAKET
A
|
PAKET
B
|
PAKET
C
|
JUMLAH
|
SUMBER
DANA
|
1
|
Grogol Petamburan
|
57
|
284
|
521
|
805
|
Swadaya
APBD
|
2
|
Palmerah
|
31
|
165
|
510
|
440
|
Swadaya
APBD
|
3
|
Cengkareng
|
45
|
352
|
957
|
1367
|
Swadaya APBD
|
4
|
Kalideres
|
72
|
274
|
839
|
1205
|
Swadaya APBD
|
5
|
Kebon Jeruk
|
63
|
250
|
885
|
1088
|
Swadaya
APBD
|
6
|
Kembangan
|
127
|
846
|
1116
|
2043
|
Swadaya APBD
|
7
|
Tamansari
|
51
|
99
|
149
|
204
|
Swadaya APBD
|
8
|
Tambora
|
23
|
39
|
147
|
109
|
Swadaya APBD
|
JUMLAH
|
469
|
2309
|
5124
|
7261
|
|
d. Data
Peserta UNPK Paket A, B, dan C Tahap I dan II
NO
|
KECAMATAN
|
PAKET A
|
PAKET B
|
PAKET C
|
JML
|
I
|
II
|
I
|
II
|
I
|
II
|
1
|
Grogol Petamburan
|
11
|
17
|
39
|
42
|
106
|
179
|
394
|
2
|
Palmerah
|
13
|
12
|
50
|
55
|
160
|
140
|
430
|
3
|
Cengkareng
|
25
|
33
|
98
|
112
|
254
|
355
|
877
|
4
|
Kalideres
|
15
|
27
|
86
|
88
|
326
|
313
|
855
|
5
|
Kebon Jeruk
|
49
|
11
|
172
|
50
|
509
|
187
|
978
|
6
|
Kembangan
|
21
|
18
|
71
|
93
|
234
|
303
|
740
|
7
|
Tamansari
|
11
|
13
|
17
|
32
|
36
|
75
|
184
|
8
|
Tambora
|
13
|
13
|
19
|
19
|
77
|
77
|
218
|
JUMLAH
|
168
|
134
|
516
|
491
|
1702
|
1629
|
4640
|
e. Pelaksanaan UNPK Paket A, B, dan C Tahap I dan II
NO
|
KECAMATAN
|
PERIODE
|
PAKET A
|
PAKET B
|
PAKET C
|
% Lulus
|
L
|
TL
|
L
|
TL
|
L
|
TL
|
1
|
Cengkareng
|
I
|
19
|
7
|
62
|
14
|
227
|
50
|
78,87
|
Prosentase
|
73,08
|
26,92
|
81,58
|
18,42
|
81,95
|
18,05
|
II
|
24
|
9
|
91
|
21
|
301
|
6
|
84,01
|
Prosentase
|
72,73
|
27,27
|
81,25
|
18,75
|
98,05
|
1,95
|
2
|
Tambora
|
I
|
13
|
0
|
19
|
0
|
77
|
2
|
99,13
|
Prosentase
|
100
|
-
|
100
|
-
|
97,4
|
2,6
|
II
|
13
|
0
|
19
|
0
|
77
|
0
|
100
|
Prosentase
|
100
|
|
100
|
|
100
|
|
3
|
Tamansari
|
I
|
11
|
-
|
17
|
1
|
37
|
7
|
92,85
|
Prosentase
|
100
|
0
|
94,44
|
5,56
|
84,09
|
15,91
|
II
|
13
|
-
|
32
|
-
|
75
|
2
|
99,13
|
Prosentase
|
100
|
0
|
100
|
0
|
97,40
|
2,60
|
4
|
Kebon Jeruk
|
I
|
26
|
5
|
95
|
27
|
225
|
104
|
76,71
|
Prosentase
|
83.87
|
16.13
|
77.87
|
22.13
|
68.39
|
31.61
|
II
|
23
|
6
|
77
|
23
|
285
|
84
|
77,85
|
Prosentase
|
79.31
|
20.69
|
77.00
|
23.00
|
77.24
|
22.76
|
5
|
Kembangan
|
I
|
15
|
6
|
68
|
3
|
196
|
21
|
91,10
|
Prosentase
|
96
|
4
|
99,06
|
0,4
|
90.32
|
9.68
|
II
|
17
|
1
|
79
|
14
|
201
|
39
|
93,97
|
Prosentase
|
99,04
|
0.6
|
98.02
|
1.08
|
83.40
|
16.18
|
6
|
Palmerah
|
I
|
11
|
0
|
35
|
3
|
115
|
15
|
93,52
|
Prosentase
|
100.
|
0.00
|
92.11
|
7.89
|
88.46
|
11.54
|
II
|
10
|
0
|
41
|
1
|
104
|
11
|
96,02
|
Prosentase
|
100.
|
|
97.62
|
2.38
|
90.43
|
9.57
|
7
|
Grogol Petamburan
|
I
|
11
|
3
|
39
|
3
|
106
|
44
|
|
Prosentase
|
99.72
|
2,73
|
99,23
|
0,77
|
95,85
|
4,15
|
98,27
|
II
|
17
|
3
|
42
|
0
|
179
|
22
|
|
Prosentase
|
98,24
|
1,76
|
100
|
0
|
98,77
|
1,22
|
99,03
|
8
|
Kalideres
|
I
|
14
|
1
|
81
|
18
|
242
|
79
|
90,8
|
Prosentase
|
93,33
|
66,67
|
81,82
|
18,18
|
75,39
|
24,68
|
II
|
22
|
2
|
72
|
3
|
268
|
16
|
76.0
|
Prosentase
|
91,67
|
8,33
|
96,00
|
4,00
|
94,37
|
5,63
|
3. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LPK)
a. Data LPK di wilayah Jakarta Barat pada tahun
2013
NO
|
KECAMATAN
|
JENIS
KURSUS
|
KEADAAN
|
KET
|
L
|
M
|
1
|
Cengkareng
|
Akupunktur
|
1
|
|
|
|
|
Bahasa Inggris
|
11
|
|
Bahasa Mandarin
|
2
|
|
Bimbel
|
3
|
|
Baby Sitter
|
2
|
|
Herbal Tradisional Spa
|
1
|
|
Komputer
|
4
|
|
Matematika
|
3
|
|
Menjahit
|
1
|
1
|
Montir Motor
|
1
|
|
Teknisi HP
|
1
|
|
Tata Boga
|
2
|
|
Tata Kecantikan Kulit
|
2
|
|
Tata Kecantikan Rambut
|
1
|
|
Tata Rias Pengantin
|
2
|
|
|
|
|
2
|
Tambora
|
Bhs Mandarin
|
2
|
|
|
|
|
Bhs Inggris
|
6
|
|
Tata Kecantikan Rambut
|
1
|
|
Bimbel
|
2
|
|
3
|
Tamansari
|
Bhs Mandarin
|
2
|
|
|
|
|
Bhs Inggris
|
8
|
|
Bisnis
|
1
|
|
Senam
|
2
|
|
Bhs Jepang
|
2
|
|
Akupunktur
|
1
|
|
Perkantoran
|
1
|
|
Kewirausahaan
|
1
|
|
Elektronika
|
1
|
|
Akuntansi
|
|
1
|
Komputer
|
|
1
|
4
|
Kebon
Jeruk
|
Bahasa
Inggris
|
10
|
|
|
|
|
Baby
Sitter
|
1
|
|
Matematika
|
7
|
|
Menjahit
|
1
|
|
Garment
|
1
|
|
Perpajakan
|
1
|
|
T. Kecantikan Rambut
|
1
|
|
Tata Rias Pengantin
|
1
|
|
JUMLAH
|
|
|
|
|
b. Data Warga Belajar LKP di wilayah Jakarta
Barat pada tahun 2013
NO
|
KECAMATAN
|
JENIS KURSUS
|
JUMLAH WAJIB BELAJAR
|
SUMBER DANA
|
L
|
P
|
JML
|
1
|
Cengkareng
|
Akupunktur
|
11
|
12
|
23
|
Swadaya
|
|
|
Bahasa Inggris
|
406
|
629
|
1035
|
Swadaya
|
Bahasa Mandarin
|
12
|
13
|
25
|
Swadaya
|
Bimbel
|
24
|
30
|
54
|
Swadaya
|
Baby Sitter
|
-
|
63
|
63
|
Swadaya
|
Herbal Tradisional Spa
|
|
5
|
5
|
Swadaya
|
Komputer
|
19
|
8
|
27
|
Swadaya
|
Matematika
|
98
|
128
|
226
|
Swadaya
|
Menjahit
|
15
|
57
|
72
|
Swadaya APBD/N
|
Montir Motor
|
5
|
1
|
6
|
Swadaya
|
Teknisi HP
|
4
|
1
|
5
|
Swadaya
|
Tata Boga
|
|
23
|
23
|
Swadaya
|
Tata Kecantikan Kulit
|
10
|
10
|
20
|
Swadaya
|
Tata Kecantikan Rambut
|
4
|
4
|
8
|
Swadaya
|
Tata Rias Pengantin
|
24
|
24
|
48
|
Swadaya APBD/N
|
2
|
Tambora
|
Bhs
Mandarin
|
5
|
1
|
6
|
Swadaya
|
|
|
Bhs Inggris
|
4
|
1
|
5
|
Swadaya
|
Tata Kecantikan Rambut
|
24
|
24
|
48
|
Swadaya APBD/N
|
Bimbel
|
5
|
4
|
9
|
Swadaya
|
3
|
Tamansari
|
Bhs Mandarin
|
|
|
231
|
Swadaya
|
|
|
Bhs Inggris
|
|
|
353
|
Swadaya
|
Bisnis
|
|
|
20
|
Swadaya
|
Senam
|
|
|
46
|
Swadaya
|
Bhs Jepang
|
|
|
9
|
Swadaya
|
Akupunktur
|
|
|
32
|
Swadaya
|
Perkantoran
|
|
|
8
|
Swadaya
|
Kewirausahaan
|
|
|
12
|
Swadaya
|
Elektronika
|
|
|
58
|
Swadaya
|
Akuntansi
|
|
|
-
|
Swadaya
|
Komputer
|
|
|
-
|
Swadaya
|
4
|
Kebon Jeruk
|
Bahasa Inggris
|
339
|
437
|
776
|
Swadaya
|
|
|
Baby Sitter
|
|
10
|
10
|
Swadaya
|
Matematika
|
155
|
196
|
351
|
Swadaya
|
Menjahit
|
|
10
|
10
|
Swadaya
|
Garment
|
14
|
15
|
29
|
Swadaya
|
|
|
Perpajakan
|
23
|
12
|
35
|
Swadaya
|
Tata Kecantikan Rambut
|
|
2
|
3
|
Swadaya
|
Tata Rias Pengantin
|
|
2
|
3
|
Swadaya
|
JUMLAH
|
|
1201
|
1722
|
3694
|
|
4. Taman Bacaan Masyarakat
NO
|
KECAMATAN
|
JUMLAH
TBM
|
LOKASI
|
SUMBER
DANA
|
1
|
Cengkareng
|
1
|
PKBM Perak
|
Swadaya
|
2
|
Tambora
|
2
|
PKBM Al-latief
Yayasan Budi Pekkojan
|
Swadaya
|
3
|
Kebon Jeruk
|
1
|
PKBM 30
|
Swadaya APBD
|
JUMLAH
|
4
|
|
C. Profil
Lembaga PAUDNI di Jakarta Barat
1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada umumnya dilaksanakan di Pos
RW, rumah warga masyarakat, sarana umum, dan sebagian di sekolah formal serta
beberapa yayasan. Dalam pelaksanaannya
proses kegiatan belajar mengajar (PBM) dilaksanakan secara variatif 2 – 5 kali
pertemuan dalam seminggu dengan lama belajar 2 X 45 menit sekali pertemuan pada
pagi hari maupun siang hari atau sore hari.
Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada umumnya berasal dari lulusan
non kependidikan, mayoritas lulusan SMA, bahkan masih ada yang tamatan SMP,
namun sebagian sudah ada yang berijazah S1 atau sedang melanjutkan kuliah. Oleh karena itu perlu adanya diklat /bintek /
workshop maupun pembinaan, pembimbingan terhadap tenaga pendidikan dan tenaga
kependidikan oleh penilik PAUDNI dan isntansi terkait dalam hal ini dinas
pendidikan.
Pengelolaan PAUD yang ada di Jakarta Barat pada umumnya dikelola oleh PKK,
Pengurus RW atau tokoh masyarakat dan dikaitkan dengan BKB dan Posyandu,
sehingga sistem pengelolaan belum sesuai dengan harapan layanan 8 Standar Nasional
Pendidikan (SNP).
Dalam hal pembiayaan penyelenggaraan program PAUD pada umumnya dilakukan
secara mandiri / diperoleh dari iuran orang tua murid ala kadarnya, ada juga
yang mendapat bantuan sehingga belum
mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan operasional. Sedangkan bantuan BOP, indoor dan outdoor
masih terbatas, sehingga tidak bisa memenuhi semua kebutuhan lembaga PAUD.
2. Program Kesetaraan dan Keaksaraan
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di kota administrasi Jakarta Barat
terdiri dari PKBM Negeri dan PKBM swasta, PKBM negeri ada 9 dan PKBM swasta ada
71 lembaga dan Ponpes 1 lembaga. Pada
umumnya kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah formal, ada juga yang
mempergunakan rumah tinggal dan Pos RW.
PKBM dan Ponpes sebagai penyelenggara program kesetaraan dan keaksaraan
yang dijadwalkan seminggu 3 - 4 kali pertemuan, dan sebagian besar
melaksanakannya pada malam hari, baik hari Sabtu dan Minggu.
Tenaga pendidik dan kependidikan pada umumnya merupakan pendidik formal,
sehingga tenaga mereka sudah terkuras dan kurang terfokus dalam proses belajar
mengajar (PBM).
Proses kegiatan belajar mengajar mengacu pada standar pendidikan formal
baik SD, SMP, maupun SMA, dan program pengajarannya mayoritas hanya pada mata
pelajaran UNPK.
Kurangnya sarana dan prasarana pada PKBM mempengaruhi mutu hasil lulusan,
sehingga kurang mencapai standar mutu yang diharapkan.
Kegiatan
operasional ada yang bersifat mandiri/swadana dan sebagian ada yang didanai
oleh pemerintah melalui dana APBD maupun APBN
Kurikulum
belum mengacu pada standar isi, pada umumnya lembaga PKBM belum memiliki /
membuat KTSP, Silabus dan RPP.
3. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Perkembangan lembaga kursus di Jakarta
Barat dari tahun ke tahun berkembang pesat, bahkan ada yang bekerjasama dengan
instansi lain di luar departemen pendidikan dan kebudayaan, ada yang bersifat
mandiri ada yang bersifat franchise. Ditinjau dari segi pendanaan lembaga kursus yang
ada di Jakarta Barat dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, (1) ada yang mapan, (2)
setengah manpan, dan (3) yang bergantung pada bantuan pemerintah melalui
program PKH, PKM, dan lain-lain. Bila ditinjau dari segi sarana dan prasarana, lembaga
yang tidak mapan sarana prasarananya sangat minim bahkan tidak sesuai dengan
perkembangan IPTEK, sehingga lulusan belum mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha
dan dunia industri (DUDI).
Tenaga pendidik dan kependidikan di
lembaga kursus sering mengalami pergantian / keluar masuk, karena dinilai
kurang kompeten dan honor yang diterima kurang memadai, sehingga berdampak terhadapan
proses pembelajaran. Pada umumnya
kegiatan belajar mengajar dilaksanakan 2 – 3 kali dalam seminggu dengan waktu
belajar 2 X 45 menit sekali pertemuan, dan dilaksanakan pada waktu siang hari
sampai malam hari
Dalam proses pembelajaran sebagian besar
masih bersifat ceramah / pengajaran konvensional. Sistem pembelajaran dan pengelolaan dilembaga
kursus belum mengacu pada standar nasional, baik kurikulum, sistem
penilaian. Pada umumnya kurikulum yang
digunakan adalah kurikulum yang disusun
oleh lembaga itu sendiri sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sedangkan pelaksanaan
penilaian/evaluasi mayoritas masih bersifat lokal atau dilaksanakan oleh lembaga
itu sendiri.
BAB IV
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN
PENILAIAN
PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
A. Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.
Hasil
yang dicapai
Setelah melakukan pemantauan dan evaluasi ke semua
pengelola lembaga satuan PAUD di 8 kecamatan yang ada di wilayah Jakarta Barat
dinyatakan adanya respon positif dari
pengelola/ tenaga pendidik
program pemantauan pelaksanaan pendidikan anak usia dini yang mereka kelola.
Hal ini menunjukkan bahwa pengelola sangat membutuhkan binaan dan
bimbingan dari penilik secara terus menerus PNFI. Hal tersebut menunjukan
pengelola termotivasi untuk lebih meningkatkan mutu layanan PAUD.
2.
Permasalahan
dan pemecahan
Temuan yang diperoleh dilapangan diidentifikasikan bahwa
pengelolaan pendidikan anak usia dini pada umumnya dari beberapa hal komponen
masih dibawah standar dengan kata lain masih banyak unsur komponen penunjang
pembelajaran belum sesuai harapan Permendiknas Nomor 58 tahun 2009 tentang
Standar pengelolaan PAUD, diantaranya :
1) Standar
Isi
-
Lembaga PAUD masih banyak yang belum membuat Perencanaan
Program dan Kurikulum
-
Belum semua lembaga mampu menyusun Kalender
Pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi/kebutuhan lembaga.
-
Tidak semua pendidik PAUD menguasai pembuatan
RPH/RKH, hanya 50 % Pendidik
PAUD yang sudah membuat RKH
2) Standar
Proses
-
Sebagian pendidik belum mampu / membuat Rencana Kegiatan Mingguan (RKM), dan Rencana
Kegiatan Harian (RKH).
-
Pelaksanaan proses pembelajaran mayoritas sudah
berpedoman pada kurikulum
-
Proses pembelajaran masih teacher centre;
-
Sebagian besar masih menekankan pada pembelajaran membaca, menulis, dan
berhitung / calistung
-
Penggunaan
alat peraga yang ada belum optimal
-
Penggunaan alat peraga masih kurang, hal ini
dikarenakan pendidik belum mampu membuat alat peraga sendiri sesuai dengan
kebutuhan
-
Sebagian
Pendidik belum mampu memilih teknik, alat penilaian dan membuat instrument penilaian yang sesuai dengan
kegiatan yang dilaksanakan
3) Standar
Penilaian
-
Prinsip penilaian sudah mengacu pada pedoman
penilaian PAUD
-
Proses penilaian belum dilakukan secara berkala,
menyeluruh dan berkelanjutan. Pada
umumnya penilaian hanya dilakukan pada tengah dan akhir semester.
-
Teknik penilaian pada umumnya sudah dilaksanakan
dengan baik, hanya lemah dalam segi pencatatan dan dokumentasi.
-
Masih ada guru yang belum memahami cara-cara
penilaian dan mengolah hasil penilaian
-
Mayoritas pendidik PAUD belum melaksanakan
tindak lanjut dari hasil penilaian.
4) Standar
Sarana Prasarana
-
Mayoritas PAUD yang ada di wilayah Jakarta Barat
diselenggarakan di rumah
penduduk dan Pos RW / Fasilitas umum
yang lahannya terbatas;
-
Mayoritas lembaga PAUD yang diselenggarakan di
rumah dan Pos RW pada umumnya belum
memenuhi SNP, sarana –
prasarana pembelajaran masih sangat kurang.
5) Standar
Pendidik dan Tenaga kependidikan
-
Pendidik PAUD masih banyak yang belum memenuhi
standar kualifikasi pendidikan, mayoritas berasal dari tamatan SLTA non
keguruan;
-
Mayoritas pendidik PAUD belum pernah mengikuti
diklat
-
Belum sepenuhnya
memahami tahap perkembangan dan pertumbuhan anak.
-
Belum
memenuhi sepenuhnya Kompetensi Pedagogik
-
Mayoritas lembaga PAUD belum memiliki Tenaga
Administrasi . Pengadministrasian lembaga dilakukan oleh guru dan kepala
sekolah.
-
Tenaga Kependidikan belum sepenuhnya mampu mengelola
dan mengembangkan lembaga dalam pelayanan pendidikan, pengasuhan, dan
perlindungan anak
-
Tenaga kependidikan belum mampu menjalin kerjasama
dengan berbagai pihak unutk kepentingan lembaga dan motivasi untuk meningkatkan
mutu lembaga.
-
Sebagian tenaga pendidik PAUD sudah mendapatkan dana
insentif dari APBD maupun APBN.
6) Standar
Pengelolaan
-
Mayoritas pimpinan PAUD belum mampu
mengembangkan visi, misi dan tujuan lembaga menjadi program kegiatan nyata
dalam rangka pengelolaan dan peningkatan kualitas lembaga
-
Masih ada pengelola PAUD yang belum memahami sistem manajerial
-
Pengelola / pimpinan PAUD belum memiliki
perencanaan kerja yang jangka menengah (4 tahun) dan program jangka panjang (8 tahun). Kegiatan dilaksanakan berdasarkan program
tahunan
-
Manajemen pengelolaan dilaksanakan secara
sederhana
-
Masih
lemah dalam pengelolaan data perkembangan anak
-
Belum
semua lembaga melaksanakan evaluasi program pada akhir semester dan akhir tahun
7) Standar
pembiayaan
-
Mayoritas lembaga PAUD belum memiliki Rencana
Anggaran Biaya Sekolah/PAUD.
-
Pengadministrasian keuangan pada umumnya dilakukan
dengan cara pembukuan sederhana atau berupa catatan.
-
Biaya operasional PAUD mayoritas diperoleh
melalui iuran orang tua, hanya sebagian kecil lembaga PAUD yang mendapat
bantuan BOP. Lembaga PAUD yang tidak
memperoleh dana bantuan kurang merespon jika ada kegiatan dari instansi
terkait. Hal ini menimbulkan
ketergantungan dan kecemburuan diantara sesama lemabaga PAUD.
8) Standar
Pencapaian Kompetensi
-
Standar Kompetensi Lulusan mengacu pada tingkat
pencapaian perkembangan anak yang tertuang dalam Permendiknas No. 58 Tahun 2009
-
Masih ada lembaga PAUD yang membebani peserta
didik dengan PR
-
Pembelajaran
sains belum dilaksanakan oleh seluruh PAUD
-
Peserta
didik lulusan program PAUD usia 5 – 6
tahun siap dan mampu mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
B. Program Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan
1. Hasil
yang dicapai
Setelah
melakukan pemantauan dan evaluasi kesatuan pendidikan nonformal informal dalam hal ini PKBM di 8 kecamatan yang
ada di wilayah Jakarta Barat, dinyatakan adanya respon dari pengelola/ tenaga pendidik terhadap program pemantauan pelaksanaan
pendidikan Kesetaraan yang mereka kelola, dengan hikmah pengelola membutuhkan
binaan dan bimbingan. Hal tersebut menunjukan pengelola termotivasi untuk lebih
meningkatkan berbagai hal dalam Standar pengelolaan yang berlaku.
2. Permasalahan
dan pemecahan
Temuan yang diperoleh dilapangan diidentifikasikan bahwa
pengelolaan kesetaraan dan
keaksaraan pada umumnya dari beberapa hal komponen masih dibawah standar
dengan kata lain masih banyak unsur komponen penunjang pembelajaran belum
sesuai harapan Peraturan Pemerintanh No. 19 Tahun 2005 maupun Permendiknas yang
mengatur tentang Standar Pendidikan Kesetaraan
yang tertuang dalam Permendiknas No 14 Tahun 2007, No 20 Tahun 2007, No.
3 Tahun 2008, No. 43 Tahun 2009, dan No. 44 Tahun 2009), diantaranya :
1) Standar
Isi
o Lembaga PKBM pada umumnya belum membuat dan memiliki KTSP, Silabus dan RPP.
o Belum memiliki silabus mata pelajaran
keterampilan fungsional, sehingga pelaksanaan pembelajaran berjalan seadanya.
o Muatan kurikulum yang dilaksanakan pada
umumnya hanya mata pelajaran yang di UNPK kan
o
PKBM
belum mengembangkan pendidikan nonformal.
2) Standar
Proses
Prinsif
pembelajaran tutorial dan tugas mandiri belum dilaksanakan
Proses kegiatan belajar mengajar kurang variatif sehingga peserta didik kurang berminat. .
Perlu pembaharuan dalam proses belajar mengajar sehingga peserta didik termotivasi dalam
mengikuti proses kegiatan belajar mengajar.
Peserta didik
pada umumnya bekerja di siang hari.
Tenaga
pendidik pada umumnya mengajar di sekolah formal, sehingga pada saat mengajar
di PKBM kurang maksimal
3) Sarana
dan Prasarana
Sarana dan prasarana di PKBM sudah memadai untuk pelaksanaan KBM, namun bagi PKBM yang
diselenggarakan di rumah / pos RW masih perlu pembenahan dan pengadaan
meubeleur, agar tercapai pembelajaran yang optimal dan kondusif.
4) Standar
Pendidik dan Tenaga kependidikan
o
Tenaga
pendidik PKBM pada umumnya berasal dari guru formal yang memiliki kualifikasi
pendidikan minimal D3
o
Perlu diadakan pendidikan khusus tentang
pembelajaran dengan pendekatan.
5) Standar
Penilaian
o
Standar penilaian program kesetaraan belum dilaksanakan secara
maksimal, semestinya ada ulangan harian, ulangan setengah semester, ulangan
semester
o
Tenaga
pendidik belum membuat perangkat penilaian, proses penilaian hanya menggunakan
bank soal
o
Administrasi
penilaian tidak lengkap lengkap
6) Standar
Pengelolaan
Lembaga PKBM belum melaksanakan manajemen sesuai
standar pengeloaan PKBM.
7) Standar
pembiayaan
Dana
operasional penyelenggaran program kesetaraan pada umumnya bersifat
swadaya. Ada sebagian yang program
dibiayai pemerintah melalui APBD dan APBN.
8) Standar
Kompetensi Lulusan
o
Nilai UNPK belum memenuhi standar minimal yang
ditentukan BSNP.
o
Prosentase
kelulusan baru mencapai 85 %
o
Lulusan
program kesetaraan Paket A, B, dan C tidak mudah untuk melanjutkan ke jenjang
yang lebih tinggi.
o
Lulusan
program kesetaraan terserap di DUDI
o
Program
kesetaraan dapat meningkatkan mata pencaharian bagi lulusan.
C. Program Lembaga Kursus dan Pelatihan
1. Hasil
yang dicapai
Setelah
melakukan pemantauan dan evaluasi ke semua pengelola LKP di 8 kecamatan yang
ada di wilayah Jakarta Barat dinyatakan adanya respon positif terhadap program
pemantauan LPK. Hal ini menunjukkan
bahwa lembaga membutuhkan bimbingan dan binaan juga arahan dalam pelaksanaan
program dari berbagai pihak terkait khususnya penilik PNFI.
2. Permasalahan
dan pemecahan
Berdasarkan
hasil pemantauan Penilik PNFI dari lapangan diindentifikasikan bahwa pengelola dan pelaksana program Pendidikan kursus dan Pelatihan
Keterampilan Kerja pada beberapa lembaga penyelenggara masih terdapat komponen/aspek masih dibawah standar dalam hal ini masih banyak unsur
komponen penunjang pembelajaran belum sesuai dengan acuan standard
kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) :
1) Standar
Isi
o
Kurikulum yang digunakan oleh LKP bervariasi, ada yang mengacu pada
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), dan ada yang masih
menggunakan Standar Kompetensi Lembaga dan Standar Berbasis Kompetensi (KBK)
o Mayoritas instruktur LKP tidak membuat Silabus
dan RPP
o LKP berskala kecil belum
memiliki Program Kerja dan Rencana Strategis
o Belum semua LKP memahami standar isi
2) Standar
Proses
o
Proses Pembelajaran pada LKP sebagian besar
sudah dilaksanakan dengan baik
sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan Industri (DUDI)
o
Masih
ada proses pembelajaran
dilaksanakan belum sepenuhnya mengacu pada acuan standar yang telah ditentukan.
o
Tenaga
Pendidik berorientasi pada peserta didik supaya dapat menguasai sesuai bidang
dan keahliannya .
3) Standar
Sarana dan Prasarana
o
Pada umumnya LKP sebagian besar
sudah memenuhi sarana dan prasaran sesuai kebutuhan
o
Sedangkan LKP perorangan masih belum memenuhi standar sarana dan prasarana
4) Standar
Pendidik dan Tenaga kependidikan
o
Beberapa instruktur LKP sebagian besar belum memiliki sertifikat
keahlian sesuai acuan standar
o
Perlu lembaga sertifikasi mengeluarkan bukti
kompetensi melalui BAN ( badan akreditasi Nasional ) unk meningkatkan
kompetensi dalam sistim pengajaran
sesuai dengan bidangnya
5) Standar
Penilaian
o
Pada
umumnya standar penilaian yang digunakan oleh lembaga masih mengacu pada
standar lokal (ujian lokal)
o
Masih
sedikit lembaga yang mengacu pada SKKNI
6) Standar
Pengelolaan
o
Sistim pengelolaan belum secara profesional
sehingga managemen pengelolaan masih bersifat keluarga yang seringkali berjalan
stagnan dan orientasi pada perhitungan ekonomi.
7) Standar
pembiayaan
o Biaya
kegiatan bersifat swadaya dari peserta didik yang merupakan iuran bulanan , dan pada umumnya
ini pada lembaga yang sudah mapan atau Friencise . Ada beberapan lembaga yang
dibiayai oleh Pemerintah melalui anggaran APBN dalam program PKH, PKN dll.
8) Standar
Kompetensi Lulusan
o
Sebagian
Kopentensi lulusan
perserta didik di uji oleh LSK yang
diselnggerakan oleh Penyelenggara TUK.
o
Lulusan
LKP tersebut pada umumnya diterima di DUDI maupun untuk berusaha sendiri
ataupun bekerja di Perusahaan
lain
BAB V
PENUTUP
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
perbaikan program berikutnya terhadap
pengelola lembaga satuan PAUD NI merupakan salah satu rangkaian tugas dan
kewajiban seorang Penilik PNFI dalam
Pengendalian mutu dan evaluasi dampak program
PAUD NI. Hasil dari pemantauan,
data yang didapat dianalisa, dinilai dan dijadikan bahan evaluasi untuk langkah
perbaikan program berikutnya yang dituangkan dalam laporan, baik laporan
triwulan atau laporan tahunan.
Kami mengucapkan terimakasih kepada pengelola dan para Tenaga Pendidik pada
Pendidikan Anak Usia Dini, Kesetaraan
dan Keaksaraan dan kursus yang telah membantu memberikan masukan dan
menerima kami dalam rangka melaksanakan kegiatan pemantauan , mudah-mudahan
dengan adanya interaksi dan jalinan kerjasama mitra antara Penilik PNFI sebagai Pembina dan Pengelola/Tenaga Pendidik sebagai penyelenggara pendidikan non formal
dan informal akan memberikan dampak yang
positif untuk kemajuan dan perkembangan lembaga penyelenggara program pendidikan non
formal dan informal di wilayah Jakarta
Barat khususnya dan umumnya di provinsi DKI Jakarta. Kami berharap laporan yang kami buat dapat
dijadikan sebagai masukan dan perbaikan program bagi pihak-pihak terkait.
Kami menyadari laporan yang kami susun masih jauh dari sempurna, oleh
karena itu saran dan masukan yang mendidik sangat kami harapkan. Kiranya segala
kekurangan dapat disempurnakan oleh pihak terkait sehingga laporan ini dapat
bermanfaat bagi masyarakat khususnya lembaga
penyelenggra program Pendidikan Anak Usia Dini, Penyelenggaraan Program
Kesetaraan dan Keaksaraan, Program penyelenggara lembaga kursus dan pelatihan.
Dalam laporan ini kami menyampaikan permasalahan dan kendala yang kami
temukan dilapangan dan upaya penanggulangan masalah sebagai berikut :
A. Permasalahan
dan Kendala
1. Permasalahan Teknis, meliputi :
a.
Kegiatan
di lapangan sering tidak sinkron dengan juklak dan juknis khususnya untuk
pelaksanaan program kesetaraan dan keaksaraan yang diselenggarakan di PKBM
b.
Kurangnya koordinasi antara Dinas Pendidikan dalam hal ini Bidang PNFI dengan
sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Barat
c.
Sedikitnya
kuota yang akan mendapat dana bantuan untuk PAUD, Kesetaraan dan Keaksaraan dan
LKP dari APBD , maupun APBN
d.
Dana bantuan penyelenggaraan program PNFI turunnya di akhir tahun/tidak tepat
waktu sehingga mengganggu terlaksananya
program kegiatan .
e.
Tidak
adanya buku Modul sesuai
dengan bidang study yang diajarkan
f.
Kurang
nya kopenten tenaga Pendidik PAUD
g.
Kurangnya
pengelola PAUD yang profeisonal dalam hal pengelolaan Manajemen
h.
Jadual
Ujian Nasional Pendidika Kesetaraan terlalu dekat antara periode pertama dan
Kedua
i.
Blanko
Ijazah Kesetaraan terlalu lama diterbitkan sehingga peserta didik yang telah
mengikuti ke jenjang berikutnya banyak
yang dikeluarkan
j.
Peserta
Uji Kopetensi dari lembaga kursus yang diselenggarakan oleh LSK melalui TUK tergantung pada lembaga yang
menyelenggarakan PKH
2. Permasalahan Non Teknis, meliputi :
a.
Pada
umumnya kepedulian masyarakat terhadap program PNFI masih sangat kurang
b. Adanya Instansi Sektoral yang
menyelenggarakan Porgram PNFI
B.
Pemecahan Masalah
1. Teknis
a.
Melakukan
pembinaan dan pendampingan dari penilik PNFI secara terus menerus
b.
Melakukan
sosialisasi program PNF
c.
Adanya
koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Sudin Pendidikan Menengah dalam hal
pelaksanan pemantauan kegiatan program PAUDNI
d.
Menyarankan
pengelola PKBM menggunakan
bahan pembelajaran disesuaikan dengan program pendidikan formal
e.
Agar
meninjau kembali jadual UNPK
2.
Non Teknis
a.
Mengajak peran serta masyarakat
dan Tokoh masyarakat yang peduli
terhadap pendidikan non formal dan
informal
b.
Menggunakan pendekatan pada berbagai pihak
terkait untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan secara
keseluruhan
c.
Melakukan koordinasi dengan Dinas / Instansi sektoral , lembaga, ormas, dan LSM
dalam melaksanakan program
d.
Mencari
donatur dari masyarakat untuk memperoleh buku bekas, Koran/majalah bekas dan
buku-buku lain.
C. Kesimpulan
1.
Aspek
Standar Pengelolaan :
a.
Managemen pengeloaan bersifat sederhana,
pengelolaan sistem keluarga, pengelolaan perorangan, pengelolaan berbasis
ekonomi.
b.
Perlu
bimtek tentang managemen pengelolaan yang baik bagi lembaga
2. Aspek
Penunjang pembelajaran
a.
Penunjang pembelajaran sangat minim misalnya
media pembelajaran
b.
Alat pembelajaran berupa APE dan bahan ajar digunakan karena tidak maksimal karena kurang
kompetensi yang terkait sumber daya manusia
c.
Perlu pembagaian APE dan bahan ajar di masing
masing lembaga secara merata, diklat penggunaan alat APE
d.
Perlu studi banding model model
pembelajaran atar kecamatan, kotamadya dan propinsi sebagai bahan acuan
3. Aspek
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
a.
Masih ada tenaga pendidik dan kependidikan
lulusan SLTP
b.
Perlu adanya peningkatan kualitas tenaga
pendidik dan kependidikan melalui program belajar bea siswa
c.
Perlu adanya sertifikasi kompetensi bagi
pendidik dan kependidikan
d.
Dapat dilakukan melalui peningkatan kegiatan
Diklat, workshop, seminar, diskusi terfokus, program belajar bea siswa bagi
tenaga pendidik dan kependidikan yang berkatagori baik
4. Aspek
Kesiswaan
a.
Memiliki minat berlajar yang bersifat
menyenengkan melalui pembelajaran PAIKEM ( Pembelajran, Aktif ,Inovatif , Efektif dan Menyenangkan )
b.
Peserta
didik memiliki keunggulan dari lembaga untuk di sekolah jenjang lebih tinggi
atau keahlian khusus dalam pengabdian masyarakat atau bekal memasuki dunia
usaha
5. Aspek
Administrasi
a.
Masih sangat sederhana
b.
Perlu pembekalan IT dalam pengarsipan dan
pengaksesaan online
D. Rekomendasi
1.
Standar
Isi
a.
Kurikulum
yang digunakan oleh PAUD, PKBM, LKP
berstandar yang mengacu pada Standar Kompetensi, Standar Kompetensi
Lembaga dan Standar Berbasis Kompetensi (KBK)
b. Mampu
membuat Silabus dan RPP
c. Memiliki Program Kerja dan Rencana
Strategis untuk 1, 2, 3 tahun
Memahami standar isi
2. Standar
Proses
a.
Proses Pembalajaran harus bersifat PAIKEM
b. Proses pembelajaran dilaksanakan mengacu
pada acuan standar yang telah ditentukan.
c.
Membuat media – media pembelajaran dan stategi
membelajaran bermakna dan menarik
3. Standar
Sarana Prasarana
a. Sudah
memenuhi akan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan lembaga dan peserta didik
b. Sarana
dan prasarana perlu perhatian pemerintah lebih serius dengan mandapat bantuan dari APBD dan APBN.
4. Standar
Pendidik dan Tenaga kependidikan
a. Beberapa
instruktur lembaga belum memiliki sertifikat keahlian sesuai acuan standar
b. Perlu
lembaga sertifikasi mengeluarkan bukti kompetensi melalui BAN ( badan
akreditasi Nasional ) untuk
meningkatkan kompetensi dalam sistim pengajaran
5. Standar
Penilaian
a.
Standar
penilaian yang digunakan oleh lembaga mengacu pada standar Nasional
b. Sistem
penilaian di lakukan secara berkala oleh lembaga dan Dinas Pendidikan
6. Standar
Pengelolaan
a. Sistim
pengelolaan secara profesional sehingga managemen peningkatan mutu layanan pendidikan non formal dan informal
b. Sistem
administrasi berstandar
7. Standar
pembiayaan
a.
Biaya kegiatan bersifat gratis dibiayai
sepenuhnya oleh pemerintah daerah atau pusat seperti pendidikan formal
8. Standar
Kompetensi Lulusan
a. Standar
kelulusan ada 2 yaitu yaitu standar lokal lembaga
b. Sstandar
Nasional melalui ujian Nasional untuk pemetaan dan keunggulan
c. Perlu
diadakan ujian nasional melalui uji kompetensi
bagi peserta didik
