BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang.
Salah satu
upaya pembangunan pendidikan yang berkualitas yang dilakukan baik oleh
pemerintah pusat dan daerah adalah kegiatan pengendalian mutu setiap program. Pengendalian
mutu merupakan kegiatan yang dilakukan
secara sistematis dan berkelanjutan melalui pemantauan, penilaian, dan
pembinaan program pada satuan pendidikan anak usia dini nonformal dan informal
(PAUDNI) dalam rangka memastikan penyelenggaraan layanan pendidikan melalui
lembaga PAUDNI dapat mencapai standar yang ditetapkan. Pengendalian mutu pada
program – progam pendidikan usia dini nonformal dan informal sesuai dengan PP
No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 40
pengawasannya dilakukan oleh penilik. Tujuan dari pengawasan /pengendalian mutu
program Paudni adalah memberikan bobot dan petunjuk hasil pemantauan dan
penilaian agar program PAUDNI sesuai dengan 8 standar pendidikan secara
maksimal.
Tugas pokok
dan fungsi Penilik dalam pengendalian mutu program tak lepas dengan kebijakan
pemerintah antara lain mengacu berdasarkan Permenpan RB
no 14 tahun 2010 , peraturan bersama Mendiknas dan BKN nomor
02/III/PB/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan Jabatan
Fungsional Penilik dan Angka kreditnya, serta berdasarkan Peraturan Mendikbud
RI no 38 Tahun 2013 tentang juknis Jabatan Fungsional Penilik dan Angka
kreditnya yaitu merencanakan, melaksanakan, penilaian, pembimbingan dan laporan
pengendalian mutu program.
Program
PAUDNI tahun 2013
di Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat terdapat 35
lembaga PAUD dan 6 Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) serta 6
Lembaga Pelatihan dan Kursus (LPK). Hasil pemantauan, penilaian dan bimbingan pada
triwulan 1 (kesatu) yang tertuang dalam bentuk laporan merupakan laporan hasil pengendalian pada program Paud ;
terdapat 35 Satuan Paud Sejenis (SPS) dan Kelompok Bermain, pada program
Kesetaraan di 6 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), serta 6 lembaga
pelatihan dan kursus yang mencerminkan informasi kualitas standar mutu pendidikan
pada program PAUDNI di Kecamatan. Tambora
B. Permasalahan.
“Bagaimana kualitas
standar mutu pendidikan program Kesetaraan dan Paud serta Lembaga Pelatihan dan
Kursus di Kec. Tambora Laporan Triwulan I
jan sd Maret Tahun 2013”.
C. Dasar.
1.
Undang
Pendidikan No. 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional
2.
Peraturan
Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3.
Peraturan
Pemerintah No. 17 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.
4.
Permenpan
RB no 14 tahun 2010 tentang Jabatan
fungsional penilik dan angka kreditnya.
5.
Peraturan
bersama Mendiknas dan BKN nomor 02/III/PB/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang
petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik dan Angka kreditnya.
6.
Peraturan
Mendikbud RI no 38 Tahun 2013 tentang juknis Jabatan Fungsional Penilik dan
Angka kreditnya.
D. Tujuan.
1.
Tujuan
Umum.
Memberikan gambaran/informasil kualitas standar mutu
program PAUNI di Kecamatan Tambora sebagai bahan pertanggungjawaban Penilik
dalam melaksanakan tupoksinya kepada pihak-pihak yang terkait.
2.
Tujuan
Khusus.
a.
Memberikan
informasi hasil pemantauan 8 standar pendidikan program Kesetaraan PKBM pada 6
lembaga
b.
Memberikan
informasi hasil penilaian 8 standar pendidikan Kesetaraan PKBM pada 6 lembaga
c.
Memberikan
informasi hasil bimbingan terhadap PTK
yang melaksanakan program PKBM 6 lembaga
d.
Memberikan
informasi hasil pemantauan 8 standar pendidikan program Pendidikan Anak Usia
Dini ( PAUD ) pada 35 lembaga Paud
e.
Memberikan
informasi hasil bimbingan terhadap PTK
yang melaksanakan program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) pada 35 lembaga
Paud
f.
Memberikan
informasi hasil pemantauan 8 standar pendidikan program paud pada 6 LPK
g.
Memberikan
informasi hasil penilaian 8 standar pendidikan program pada 5 LPK
h.
Memberikan
informasi hasil bimbingan terhadap PTK
yang melaksanakan program pelatihan dan kursus
BAB II
PELAKSANAAN PENGENDALIAN
MUTU PROGRAM
A.
Sasaran Pengendalian Mutu
Program.
Sasaran pelaksanaan pengendalian
program Paudni di Kecamatan Tambora Jakarta Barat pada Laporan Triwulan 1 jan sd Maret Tahun 2013 yaitu program Paud, program Kesetaraan, dan
Program Pelatihan serta Kursus
Program Paud diambil secara
sampel yaitu 40 % dari 35 lembaga Paud yaitu 20,2 lembaga pembulatan 20 lembaga, lembaga PKBM 6
secara kseluruhan di ambil sampel jenuh yaitu sampel yang ada semua di ambil
sebagai Data pemantauan dan penilaian, lembaga Kursus 5 tetapi di ambil hanya 5 karena ada 2 lembaga
yang kurang aktif.
B.
Petugas Pengendalian
Sesuai dengan dasar-dasar di atas
maka petugas pengendalian mutu program PAUDNI di Kecamatan Tambora Kota
Administrasi Jakarta Barat adalah Penilik PNFI
C.
Waktu Pelaksanaan.
Terlampir dalam program penyusun laporan hasil pemantauan , penilaian, pembinaan dan
pembimbingann yaitu Laporan Triwulan 1
jan sd Maret Tahun
2013
D.
Tempat.
Pelaksanaan kegiatan pengendalian
program PAUDNI di wilayah kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat
pada 6 lembaga PKBM yaitu
I.
Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM )
1.
PKBM Kalibaru
2.
PKBM
Dammasavana
3.
PKBM
Pangeran Jayakarta
4.
PKBM
Al- Munir
5.
PKBM
Bhakti Utama
6.
PKBM
Al-Latief
Pelaksanaan kegiatan pengendalian
program PAUDNI di wilayah kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat
pada 20
lembaga PAUD yaitu
II.
Pendidikan
Anak Usia Dini ( PAUD )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Kursus / LKP
Pelaksanaan kegiatan pengendalian
program PAUDNI di wilayah kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat
pada 5 lembaga Kursus yaitu
1.
Ita
Salon
2.
Kurnia
English C
3.
Y.
Hinan Kwe Koan
4.
ETC
5.
Kumon
E.
Strategi
Pelaksanaan Pengendalian Program.
1.
Mengkaji
tujuan.
Tujuan
yang kita tetapkan adalah untuk mengetahui
kualitas standar mutu pendidikan program PAUDNI triwulan 1 di Kec. Tambora Tahun
2013
2.
Membuat
Perencanaan Pengendalian.
Untuk
pencapaian tujuan yang telah ditentukan dan terarahnya kegiatan pengendalian
maka disusun sebuah perencanaan pengendalian mutu program PAUDNI (terlampir)
3.
Membuat
Instrumen.
Instrumen
dibuat untuk pengumpulan data /informasi keberhasilan penyelenggaraan program
PAUDNI yang berstandar. (instrumen terlampir). Instrumen yang dipergunakan
telah memiliki validasi isi yang diketeahui oleh Kasi PNFI Jakarta Kasi PNFI
dan Ka. Sudin Jakarta Barat. Instrumen yang dibuat adalah instrumen pemantauan
dan penilaian.
4.
Melaksanakan
Pemantauan.
Melaksanakan
pemantauan penyelenggaraan program PAUDNI merupakan kegiatan untuk menemukan
keberhasilan-keberhasilan program yang
sesuai dengan standar pendidikan dan penyimpangan-penyimpangan program yang tidak sesuai dengan standar
pendidikan.
5.
Melaksanakan
Penilaian.
Setelah
melaksanakan pemantauan dan mendapatkan informasi berupa data pemantauan maka
dilanjutkan penilaian. Laporan Triwulan 1
jan sd Maret Tahun
2013 Hal
ini adalah untuk memberikan bobot sejauhmana keberhasilan penyelenggaraan
program PAUDNI di Kec. Tambora Tahun 2013
6.
Menganalisis
hasil Pemantauan dan penilaian.
Data
pemantauan dan penilaian perlu dianalisis dengan cermat oleh penilik agar
kelebihan / keberhasilan dan atau kelemahan program PAUDNI dapat diketahui
secara signifikan.
7.
Menemukan
permasalahan.
Penemuan
permasalahan program PAUDNI di Kec.
Tambora Tahun 2013 akan terjadi setelah kita menganalisis hasil
pemantauan dan penilaian program. Laporan Triwulan 1
jan sd Maret Tahun
2013
8.
Memberikan
bimbingan/pembinaan.
Untuk
lebih terarah kegiatan Bimbingan atau pembinaan terhadap PTK PAUDNI maka
kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan hasil data pemantauan dan penilaian
program.Kegiatan bimbingan dilaksanakan baik secara individu maupun kelompok.
Materi Bimbingan adalah kelemahan-kelemahan program hasil dari pemantauan dan
penilaian program.
9.
Melakukan
tindak lanjut bimbingan.
Tindak
lanjut bimbingan dilaksanakan agar kualitas program PAUDNI terjaga sesuai
dengan 8 standar pendidikan. Kegiatan Tindak lanjut bimbingan berupa Supervisi
pada manajerial dan akademik yang
intesif dan berkesinambungan.
10.
Membuat
laporan.
Strategi
terakhir dalam pengendalian adalah membuat laporan hasil kegiatan pemantauan,
penilaian dan bimbingan secara menyeluruh dengan harapan laporan tersebut dapat
digeneralisasikan pada program PAUDNI di
Kec. Tambora Tahun 2013
F.
Analisis.
Analisis data pemantauan dan
penilaian dilakukan dengan cara analisis Deskripsi Kualitatif dan kuantitatif.
G.
Hasil
yang diharapkan.
Setelah
kegiatan pengendalian mutu program PAUDNI di
Kec. Tambora Triwulan 1 (kesatu) Tahun 2013 dilaksanakan maka diharapkan dapat terpenuhi
kualitas standar mutu program PAUNI di Kec. Tambora pada Triwulan 1 (satu) dengan baik.
BAB III
HASIL PEMANTAUAN
DAN PENILAIAN
LEMBAGA
DI KECAMATAN TAMBORA KOTA ADM JAKARTA BARAT.
A.
PELAKSANAAN
HASIL KEGIATAN
|
No
|
Program
kegiatan
|
Sasaran
yang ingin dicapai
|
Hasil
Pelaksanaan
|
Hambatan
Pelaksanaan
|
Usaha
Penaggulangan
|
|
1
|
Mendata
sasaran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan program PAUD.
|
20 lembaga
|
20 lembaga
|
Ada lembaga PAUD yang memliki
guru pendamping berlatar belakang pendidikan SMP
|
Di arahkan dan disarankan untuk mengikuti pendidikan
kestraan Paket C
|
|
2
|
Mendata kegiatan
di PKBM.
|
6 lembaga
|
6 lembaga
|
ada lembaga PKBM data buku
adm tidak lengkap
|
Pembinaan dalam keseragaman membuat buku adm
|
|
3
|
Memonitoring
kegiatan di PKBM.
|
6 lembaga
|
6 lembaga
|
Ada kegiatan yang dilaksanakan pada malam hari
|
Monitoring pada jam awal kegiatan
|
|
4
|
Mendata permasalahan PKBM
|
6 lembaga
|
6 lembaga
|
Jumlah siswa dalam Keg
belajar semakin semakin berkurang
|
Disarankan memberi motivasi dan variasi dlm mengajar
|
|
|
Mendata kegiatan
di KURSUS.
|
5 lembaga
|
5 lembaga
|
ada lembaga KURSUS
data buku adm tidak lengkap
|
Pembinaan dalam keseragaman membuat buku adm
|
|
|
Memonitoring
kegiatan di KURSUS.
|
5 lembaga
|
5 lembaga
|
Ada kegiatan yang dilaksanakan pada Sore dan malam
hari
|
Monitoring pada jam awal kegiatan
|
|
|
Mendata permasalahan KURSUS
|
5 lembaga
|
5 lembaga
|
Jumlah siswa dalam Keg
belajar semakin semakin berkurang
|
Disarankan memberi motivasi dan variasi dlm mengajar
|
|
|
Mendata permasalahan KURSUS
|
5 lembaga
|
5 lembaga
|
Penggunaan Kurikulum di lembaga kursus berbeda di
sesuiakan dengan kebutuhan wilayah
|
Disarankan walau
kurikulum berbeda harus tetap mengacu pada standar Nasional Pendidikan
|
B.
PENDATAAN
LEMBAGA
Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM )
1.
PKBM Kalibaru
2.
PKBM
Dammasavana
3.
PKBM
Pangeran Jayakarta
4.
PKBM
Al- Munir
5.
PKBM
Bhakti Utama
6.
PKBM
Al-Latief
Pendidikan
Anak Usia Dini ( PAUD )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kursus
/ LKP
1.
Ita
Salon
2.
Kurnia
English C
3.
Y.
Hinan Kwe Koan
4.
ETC
5.
Kumon
H. HASIL
PEMANATAUAN TRIWULAN II BULAN
APRIL SD JUNI 2013
A.
LEMBAGA PAUD
B.
LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM )
C.
LEMBAGA KURSUS
/ LKP
I. LAPORAN PENILAIAN
A.
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )
B.
LEMBAGA PUSAT
KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM )
C.
LEMBAGA KURSUS / LKP
BAB IV
PENUTUP
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelola lembaga satuan PAUD NI
merupakan salah satu rangkaian tugas dan kewajiban seorang Penilik dalam
Pengendalian mutu dan evaluasi dampak program
PAUD NI. Hasil dari pemantauan,
data yang didapat dianalisa, dinilai dan dijadikan bahan evaluasi untuk langkah
program berikutnya yang dituangkan dalam laporan, baik laporan triwulan I.
Kami
mengucapkan terimakasih kepada pengelola dan para guru Pendidikan Anak Usia
Dini yang telah membantu memberikan masukan dan menerima kami dalam rangka
melaksanakan kegiatan pemantauan , mudah-mudahan dengan adanya interaksi dan
jalinan kerjasama mitra antara Penilik sebagai Pembina dan Pengelola/guru
sebagai penyelenggara pendidikan non formal akan memberikan dampak yang positif
untuk kemajuan dan perkembangan lembaga
penyelenggara program pendidikan non formal di wilayah Jakarta Barat khususnya
dan umumnya di provinsi DKI Jakarta.
Kami berharap laporan yang kami buat dapat dijadikan sebagai acuan
program bagi pihak-pihak terkait.
Kami
menyadari laporan yang kami susun masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu
saran dan masukan konstruktif sangat kami nantikan. Kiranya segala kekurangan
dapat disempurnakan oleh pihak terkait sehingga laporan ini dapat bermanfaat
bagi masyarakat khususnya lembaga penyelenggra program Pendidikan Anak Usia
Dini, Penyelenggaraan Program Kesetaraan dan Keaksaraan, Program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan
masyarakat pendidikan pada umumnya umum.
Pada kesempatan ini
pula kami ingin menyampaikan permasalahan dan kendala yang kami temukan di
lapangan dan upaya yang telah kami laksanakan, yaitu sebagai berikut :
A. Permasalahan
dan Kendala
1.
Permasalahan Teknis,
meliputi :
a. Kegiatan di lapangan sering tidak sinkron dengan juklak
dan juknis
b. Kurangnya koordinasi antara Dinas terkait dalam pembinaan
di lapangan
c. Masih ada aparatur di tingkat kecamatan yang kurang
memahami tentang program PNF
d. Tidak semua program PNF dapat bantuan baik dari APBD I,
APBD II, maupun APBN
e. Dana bantuan penyelenggaraan program PNF ada yang tidak
tepat waktu
f. Modul sebagai abahn pengajaran sering terlambat dan
kurang
2.
Permasalahan Non
Teknis, meliputi :
a.
Pada umumnya kepedulian
masyarakat terhadap program PNF masih sangat kurang
b.
Terjadinya penumpukan
program PNF dalam satu lembaga garapan PNF
c.
Kurangnya sarana
prasarana, antara lain : buku penunjang keterampilan, ruang belajar dan praktik
keterampilan, dll.
B. Pemecahan
Masalah
1.
Teknis
a.
Melakukan
pendekatan professional dengan sarana program yang dilaksanakan
b.
Melakukan
koordinasi dengan Dinas dan instansi terkait melalui Rapat Kerja
c.
Melakukan
sosialisasi program PNF
d.
Melaksanakan
program PNF dengan swadaya
e.
Menggunakan
bahan pembelajaran disesuaikan dengan program pendidikan formal
2.
Non Teknis
a.
Mengajak peran serta
aparatur kelurahan, guru, alim ulama dan masyarakat yang peduli terhadap
pendidikan non formal
b.
Menggunakan pendekatan
pada berbagai pihak terkait untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya
pendidikan secara keseluruhan
c.
Melakukan koordinasi
dengan Dinas / Instansi terkait, lembaga, ormas, dan LSM dalam melaksanakan
program
d.
Mencari
donatur dari masyarakat untuk memperoleh buku bekas, Koran/majalah bekas dan
buku-buku lain.
C. Kesimpulan
1. Aspek
Standar Pengelolaan :
a)
Managemen
pengeloaan bersifat sederhana, pengelolaan sistem keluarga, pengelolaan
perorangan, pengelolaan berbasis ekonomi.
b)
Perlu
bimtek tentang managemen pengelolaan yang baik bagi lembaga
2. Aspek
Penunjang pembelajaran
a)
Penunjang pembelajaran
sangat minim misalnya media pembelajaran
b)
Alat pembelajaran
berupa APE dan bahan ajar digunakan
karena tidak maksimal karena kurang kompetensi yang terkait sumber daya manusia
c)
Perlu pembagaian APE dan bahan ajar di masing
masing lembaga secara merata, diklat penggunaan alat APE
d)
Perlu
studi banding model model pembelajaran atar kecamatan, kotamadya dan propinsi
sebagai bahan acuan
3. Aspek
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
a)
Masih ada tenaga
pendidik dan kependidikan lulusan SLTP
b)
Perlu adanya
peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan melalui program belajar
bea siswa
c)
Perlu adanya sertifikasi
kompetensi bagi pendidik dan kependidikan
d)
Dapat dilakukan melalui
peningkatan kegiatan Diklat, workshop, seminar, diskusi terfokus, program
belajar bea siswa bagi tenaga pendidik dan kependidikan yang berkatagori baik
4. Aspek
Kesiswaan
a)
Memiliki minat berlajar
yang bersifat menyenengkan melalui pembelajaran PAIKEM
b)
Peserta didik memiliki keunggulan dari lembaga untuk
di sekolah jenjang lebih tinggi atau keahlian khusus dalam pengabdian
masyarakat atau bekal memasuki dunia usaha
5. Aspek
Administrasi
a)
Masih sangat sederhana
b)
Perlu pembekalan IT
dalam pengarsipan dan pengaksesaan online
D.
Rekomendasi
1.
Standar Isi
-
Kurikulum yang
digunakan oleh PAUD, PKBM, LKP
berstandar yang mengacu pada Standar Kompetensi, Standar Kompetensi
Lembaga dan Standar Berbasis Kompetensi (KBK)
-
Mampu membuat Silabus dan RPP
-
Memiliki
Program Kerja dan Rencana Strategis untuk 1, 2, 3 tahun
-
Memahami
standar isi
2) Standar
Proses
-
Proses Pembalajaran
harus bersifat PIKEM
-
Proses pembelajaran
dilaksanakan mengacu pada acuan standar yang telah ditentukan.
-
Membuat media – media
pembelajaran dan stategi membelajaran bermakna
3) Standar
Sarana Prasarana
-
Sudah memenuhi akan
sarana prasaran sesuai kebutuhan lembaga
-
Sarana dan prasarana
perlu perhatian pemerintah lebih serius
4) Standar
Pendidik dan Tenaga kependidikan
-
Beberapa instruktur
lembaga belum memiliki sertifikat keahlian sesuai acuan standar
-
Perlu lembaga
sertifikasi mengeluarkan bukti kompetensi melalui BAN ( badan akreditasi
Nasional ) unk meningkatkan kompetensi dalam sistim pengajaran
5) Standar
Penilaian
-
Standar penilaian yang
digunakan oleh lembaga masih mengacu pada standar Nasional
-
Sistem penilaian di
lakukan secara berkala oleh lembaga dan Dinas Pendidikan
6) Standar
Pengelolaan
-
Sistim pengelolaan
secara profesional sehingga managemen peningkatan mutu pendidikan
-
Sistem administrasi
berstandar
7) Standar
pembiayaan
-
Biaya kegiatan bersifat
gratis dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah daerah atau pusat seperti pendidikan
formal
8) Standar
Kompetensi Lulusan
-
Standar kelulusan ada 2
yaitu yaitu standar lokal lembaga
-
Sstandar Nasional
melalui ujian Nasional untuk pemetaan dan keunggulan
-
Perlu diadakan ujian nasional melalui uji kompetensi bagi
peserta didik
